Kategori: Blog

Pilih 3 Besar DPD RI Awards 2026, Dewan Pakar Pastikan Tak Ada Intervensi

Pilih 3 Besar DPD RI Awards 2026, Dewan Pakar Pastikan Tak Ada Intervensi

Jakarta – Dewan Pakar telah memilih tiga besar per kategori DPD RI Awards 2026. Dewan Pakar memastikan independen dan tanpa intervensi dalam pemilihan tersebut.
Pemilihan 3 besar DPD RI Awards 2026 ditentukan dalam rapat perdana Dewan Pakar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026). Sejumlah anggota Dewan Pakar hadir langsung dalam rapat dan yang berhalangan hadir tetap memberikan pandangan serta kontribusi dalam pembahasan.

Adapun Dewan Pakar DPD Awards 2026 yaitu Menteri Kebudayaan RI Prof (Hon) Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol, Anggota DPD RI Dr. Agustin Teras Narang, S.H, dan Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. rer. nat. Agustino Zulys, S.Si., M.Sc.

Anggota Dewan Pakar, Agustin Teras Narang, menyebut masing-masing kategori DPD RI Awards 2026 ini memiliki spesifikasi penilaian tersendiri. Namun tak kalah penting bagi Dewan Pakar adalah kebermanfaatan inovasi atau dedikasi dari kandidat bagi pemerintah daerah, khususnya masyarakat.

“Sehingga ada suatu semangat di dalam rangka untuk mengembangkan apakah itu dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, terutama yang menyangkut masalah-masalah inovasi yang menggerakkan kehidupan bersama,” kata Teras Narang usai rapat.

Dia mengungkap sejumlah perdebatan Dewan Pakar untuk memilih 3 besar DPD RI Awards 2026 karena para kandidat memiliki dedikasi dan inovasi yang sangat bagus. Namun untuk menentukan 3 besar, dia harus memilih yang terbaik dari yang bagus tersebut.

“Jujur saya katakan semuanya baik, bagus. Jadi perdebatan itu bukan berarti perdebatan yang tidak konstruktif tapi perdebatan yang betul-betul berdasarkan pada apa yang harus kita lakukan, karena pemikiran-pemikiran kita para pakar itu sejauh mana kepentingan-kepentingan daerah itu terwujud nyata, dan dampaknya bagaimana,” ucapnya.

Lebih jauh, Teras Narang memastikan para Dewan Pakar independen dan tanpa intervensi dalam memilih 3 besar per kategori DPD Awards 2026. Menurutnya, 5 Dewan Pakar DPD RI Awards 2026 memilih kandidat yang berkualitas dan berdampak bagi perkembangan di daerahnya masing-masing.

“Kami ini masing-masing punya etik. Jadi tanpa ada aturan atau larangan apapun, kami sudah punya etika siapa yang harus kami pilih, karena kami merasa bahwa yang kami pilih ini adalah orang-orang yang betul-betul punya kapasitas, punya kualitas dan kapabilitas, yang paling penting itu kemanfaatan bagi perkembangan ilmu, perkembangan dunia pendidikan-kesehatan dan kemudian masalah pangan,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam DPD RI Awards 2026 ada 4 kategori penghargaan, yakni Inovator Pendidikan Non-Formal/Pendidikan Luar Sekolah, Inovator Teknologi Kesehatan, Penggerak Desa Mandiri Pangan dan Pelestari Budaya Daerah. Berikut ini daftar 3 besar DPD RI Awards 2026:

1. KATEGORI PELESTARI BUDAYA DAERAH
* Anitawati (Maluku Utara)
* Endang Dzunuraini (Jawa Timur)
* Muhammad Ridwan Alimuddin (Sulawesi Barat)

2. KATEGORI PENGGERAK DESA MANDIRI PANGAN
* Asep Hidayat Mustopa (Jawa Barat)
* Anang Ismail (Jawa Tengah)
* Rivan Rinaldi (Aceh)

3. KATEGORI INOVATOR TEKNOLOGI KESEHATAN
* Nur Arning Tengara Kasih (DKI Jakarta)
* Megi Riomandala (Bengkulu)
* Siti Nurmaini (Sumatera Selatan)

4. KATEGORI INOVATOR PENDIDIKAN NON-FORMAL/PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
* Alvian Wardhana (Kalimantan Selatan)
* Egi Trialogi (Jawa Barat)
* Taryaningsih (Jawa Timur)

Oktober 10, 2026
Mereka yang Berjuang untuk Pendidikan di Daerah: Membuka Akses untuk Semua

Mereka yang Berjuang untuk Pendidikan di Daerah: Membuka Akses untuk Semua

10 Kandidat DPD RI Awards Bidang Pendidikan (dok. Istimewa)

Jakarta – Sepuluh kandidat DPD RI Awards 2026 kategori Inovator Pendidikan Non Formal/Pendidikan Luar Sekolah melakukan berbagai upaya untuk memperluas jangkauan pendidikan di daerah. Para kandidat menjadi penggerak pendidikan untuk anak di daerah tertinggal hingga mendirikan sekolah alam.
Sebanyak 10 kandidat ini telah ditentukan oleh panitia seleksi DPD Awards 2026. Proses penyaringan dimulai dari seleksi administrasi terhadap seribuan kandidat yang mendaftar.

Panitia kemudian menentukan 50 besar kandidat sebelum akhirnya menyaring kembali hingga terpilih 10 besar kandidat di masing-masing kategori. Pada kategori bidang pendidikan ini, penghargaan akan diberikan kepada individu yang memiliki dedikasi dan berkontribusi dalam pendidikan nonformal.

“Penghargaan diberikan kepada Inovator Pendidikan Nonformal/Pendidikan Luar Sekolah yang berdedikasi dalam mengembangkan pendidikan nonformal dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat,” tulis DPD RI dalam laman resminya, seperti dilihat detikcom, Rabu (7/10/2026).

Berikut sosok kandidat Inovator Pendidikan Non Formal/Pendidikan Luar Sekolah yang diurutkan berdasarkan abjad:

1. Afakhrul Masub Bakhtiar
Afakhrul Masub Bakhtiar adalah kandidat asal Gresik, Jawa Timur. Afakhrul menjadi pendiri Sekolah Ndeso, di sebuah desa di Gresik, Jawa Timur, pada tahun 2017. Sekolah Ndeso menerapkan model pendidikan kontekstual yang berakar pada kearifan lokal namun berorientasi pada masa depan.

Sekolah Ndeso bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan sebuah ekosistem pengetahuan yang menyatukan tradisi, budaya, dan praksis atau pelaksanaan suatu teori ke dalam bentuk tindakan nyata di kehidupan sehari-hari.

Kandidat DPD RI Awards Afakhrul Masub Bakhtiar Foto: dok. Istimewa
Filosofi Sekolah Ndeso sederhana tapi mendalam: dari akar lahir harapan, dari harapan tumbuh masa depan yang bermartabat. Landasan pembelajaran Sekolah Ndeso adalah metode TAR (Tumbuhkan, Alami, Rayakan).

Konsep belajar Sekolah Ndeso menyentuh empat dimensi utama: Laku sebagai praktik nyata budaya pangan, Ingatan yang memperkuat memori kolektif, Doa yang menanamkan nilai syukur, serta Inovasi yang menjembatani tradisi dengan kreasi generasi muda.

2. Alvian Wardhana
Alvian Wardhana mendirikan Literasi Anak Banua pada tahun 2018. Literasi Anak Banua berfokus pada pemberdayaan anak serta pemuda adat melalui pendidikan di wilayah terpencil Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pendirian Literasi Anak Banua berangkat dari persoalan buta huruf, keterbatasan akses pendidikan, ketidaksesuaian kurikulum dengan konteks masyarakat adat serta kerentanan terhadap perubahan iklim.

Kandidat DPD RI Awards Alvian Wardhana Foto: dok. Istimewa
Sejumlah program pun dikembangkan, di antaranya bimbingan belajar dan literasi-numerasi, pendidikan iklim, pembangunan perpustakaan mini, pemberdayaan pemuda adat, inkubator iklim Meraki, SAFE for Gender and Climate serta Pelatihan Advokasi Pembaharu Muda Kalimantan Selatan.

Program-program itu menggabungkan pendidikan, pengembangan kapasitas, kewirausahaan, advokasi, kesetaraan gender dan pemecahan masalah lingkungan. Praktiknya melibatkan pelajar-guru, pemuda adat, komunitas lokal serta berbagai mitra seperti UNICEF, UNESCO, Plan International, hingga Rockefeller Foundation.

3. Egi Trialogi
Egi Trialogi merupakan seorang guru honorer dan tutor pendidikan kesetaraan asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar). Dia mendirikan sekolah anak jalanan bernama Pustaka Raharja di Majalengka.

Lewat Pustaka Raharja, Egi mengintegrasikan pendidikan kesetaraan, pembentukan karakter dan pemberdayaan ekonomi anak jalanan. Dia menyediakan sistem pembelajaran nonformal yang fleksibel dan berlandaskan kearifan lokal guna memutus rantai kerentanan sosial-ekonomi.

Kandidat DPD RI Awards 2026 Egi Trialogi (Foto: dok. Istimewa)
Egi membuka dan menggerakkan usaha yang dikelola langsung oleh peserta didik dengan bimbingan operasional, pelayanan, dan keuangan. Berikut ini unit usaha yang dikelola dan dijalankan anak didik Egi Trialogi:

– Angkringan Senja: Layanan kuliner malam yang merakyat.
– Dapoer Senja: Olahan pangan lokal dan katering.
– Nusantara Steam: Pelatihan jasa perawatan kendaraan.
– Toko Sayuran Berkah Nusantara: Tata kelola ritel dan distribusi bahan pangan segar.

4. Fatmawati Arisuddin
Fatmawati Arisuddin menggagas program Tukar Sampah dengan Ijazah Kesetaraan sejak tahun 2019. Program ini merangkul masyarakat prasejahtera di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar), dengan mengintegrasikan pendidikan kesetaraan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah.

Program Tukar Sampah dengan Ijazah Kesetaraan menyediakan pendidikan Paket A, B, dan C secara gratis. Fatmawati juga mengajak warga mengumpulkan sampah plastik dan botol bekas yang diolah menjadi material pengganti batu bata untuk membangun fasilitas pendidikan.

Kandidat DPD RI Awrads Fatmawati Arisuddin Foto: dok. Istimewa
Kemudian gerakan ini diperluas melalui Program Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri bagi masyarakat yang belum mampu membaca, menulis, dan berhitung. Ada juga program Tukar Sampah dengan Beasiswa Kuliah untuk membantu lulusan Paket C melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Program-program yang dijalankan Fatmawati Arisuddin ini menghubungkan pendidikan, pelestarian lingkungan, kemandirian masyarakat dan gotong royong dalam satu ekosistem pemberdayaan desa.

5. Gusti Mohammad Hamdan Firmanta
Gusti Mohammad Hamdan Firmanta merupakan pendiri Kawan Netra, lembaga pendidikan untuk pendampingan tunanetra yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, sejak tahun 2021. Kawan Netra menjalankan program Gerakan Tunanetra Mengaji (GTM) dan Buta Digital (BD).

Program GTM digagas berangkat dari angka buta huruf Quran Braille (QB) di kalangan tunanetra muslim Indonesia yang cukup tinggi, yakni mencapai 95%. Mereka hafal Al Quran dan mahir qiroah, tapi untuk membacanya karena tak mampu.

Kandidat DPD RI Awards Gusti Mohammad Hamdan Firmanta Foto: dok. Istimewa
Program ini menjadi support system pendidikan baca tulis QB yang memastikan pembelajaran berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat pelatihan guru QB, Kegiatan Belajar Mengaji, Festival Tunanetra Mengaji dan kerelawanan.

Sementara program BD merupakan program bimbingan dan pelatihan literasi digital bagi tunanetra agar bisa mandiri dan mengoperasikan platform digital. Dengan program ini, para tunanetra bisa menguasai sejumlah flat form digital dan bisa menghindarkan mereka dari penipuan.

6. Kanaya Malika Amanda
Kanaya Malika Amanda adalah kandidat berasal dari Kabupaten Bungo, Jambi. Dia merupakan penggagas dan penggerak program Edukasi Berjalan, yakni gerakan youth changemaker yang merangkum perjalanan 8 tahun Kanaya sebagai pendidik pemuda dan anak. Gerakan ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam memajukan pendidikan masyarakat marjinal.

Inisiatif ini lahir dari minimnya pembangunan serta inovasi pendidikan oleh pemerintah daerah yang jarang melibatkan pemuda. Bergerak secara independen, Kanaya menggerakkan anak muda untuk merangkul, berbagi dan menginspirasi anak-anak dari komunitas rentan demi menciptakan akses pendidikan yang setara.

Kandidat DPD RI Awards Kanaya Malika Amanda Foto: dok. Istimewa
Hingga kini, Kanaya telah memimpin lebih dari 253 program pendidikan langsung bagi anak dan pemuda yang mencakup isu hak asasi manusia, lingkungan (sampah dan iklim), pemberdayaan perempuan, keamanan digital, pencegahan kekerasan dengan metode pendidikan sistem thinking (pendidikan bagaimana dunia bekerja: politik, ekonomi, sosial).

Lewat program-program youth changemakers, gerakannya telah berdampak langsung pada 28.575 orang di 11 kota dan 2 negara, serta menjangkau partisipasi daring hingga ke 10 negara di tingkat lokal hingga internasional.

7. Sofian
Sofian mendirikan Komunitas Peduli Puspa Langka (KPPL), wadah pendidikan konservasi bunga puspa langka Bengkulu atau Rafflesia, sejak tahun 2010. KPPL didirikan berawal dari keprihatinan terhadap rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Rafflesia.

Melalui KPPL, Rafflesia dijadikan sebagai media pembelajaran dan pintu masuk pendidikan lingkungan. Edukasi dilakukan melalui kegiatan pengenalan Rafflesia, pembelajaran langsung di habitat, ekspedisi, pengamatan, dokumentasi, kampanye konservasi, edukasi ke sekolah, komunitas, serta pemanfaatan media digital.

Kandidat DPD RI Awards Sofian Foto: dok. Istimewa
Pendekatan ini membuat pendidikan tidak hanya berlangsung secara teoritis, tetapi memberikan pengalaman nyata kepada masyarakat untuk mengenal, memahami, mencintai, dan menjaga kekayaan alam di sekitarnya. Kegiatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus pelaku pendidikan konservasi Rafflesia.

Pengetahuan yang diperoleh diarahkan menjadi kepedulian dan aksi nyata, seperti menjaga habitat Rafflesia, menyebarkan informasi konservasi, menerapkan etika saat berada di lokasi puspa langka, serta mengajak masyarakat lain untuk turut melestarikannya.

8. Sri Wahyaningsih
Sri Wahyaningsih merupakan inisiator Sanggar Anak Alam (SALAM), “Laboratorium Pendidikan” untuk melayani anak-anak dari jenjang PAUD hingga SMA. SALAM diinisiasi pada tahun 1988 di Desa Lawen, Banjarnegara, sebagai respons terhadap tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini.

Kemudian, SALAM mengembangkan pendekatan “sekolah hadap masalah”, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman nyata, pengamatan lingkungan, diskusi, riset, dan pencarian solusi bersama. Sejak 2000, pendekatan itu dikembangkan di SALAM, Nitiprayan, Bantul, melalui PKBM yang mendampingi anak usia dini hingga setara SMA.

Kandidat DPD RI Awards Sri Wahyaningsih Foto: dok. Istimewa
Proses belajar tidak berbasis mata pelajaran, tetapi riset sesuai minat anak dengan empat pilar utama, yaitu pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya, yang kemudian ditambah dengan energi.

Melalui SALAM, proses belajar dibebaskan dari dinding kelas yang kaku dan teks hafalan. SALAM menjadikan lingkungan sekitar, potensi lokal serta peristiwa sehari-hari di masyarakat sebagai media utama pembelajaran.

Belajar tidak lagi diartikan sebagai persiapan untuk ujian, melainkan proses mengalami dan memahami kehidupan itu sendiri secara kontekstual. SALAM membuktikan bahwa komunitas lokal mampu mengelola pendidikan yang inklusif, humanistis, dan memberdayakan tanpa harus bergantung penuh pada standardisasi kaku.

9. Taryaningsih
Taryaningsih mendirikan Kawasan Inklusif sebagai wadah pendidikan nonformal bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kawasan Inklusif dibangun pada tahun 2019, inovasi pertama di Indonesia yang menghabiskan dana Rp 3 miliar lebih.

Lewat Kawasan Inklusif, para penyandang disabilitas diberikan bekal keterampilan vokasi untuk mencetak disabilitasmart. Para penyandang disabilitas juga diajari langsung hidup berdampingan di masyarakat (bersosialisasi dengan non disabilitas).

Kandidat DPD RI Awards Taryaningsih Foto: dok. Istimewa
Pembangunan Kawasan Inklusif ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada disabilitas dan kelompok rentan untuk mempunyai rumah sendiri. Program ini membantu menciptakan infrastruktur yang ramah disabilitas (rumah dengan desain khusus).

Taryaningsih juga berupaya menciptakan usaha untuk disabilitas dan memudahkan pemasaran karena menjadi satu sentra usaha (kawasan produktif).

Layanan umum di kawasan ini didesain secara khusus agar aksesibel untuk disabilitas. Jalan juga dirancang khusus untuk disabilitas ada jalur kursi roda dan guiding block untuk disabilitas netra.

10. Yudhi Hari Wibowo
Yudhi Hari Wibowo merupakan inisiator ASN Mengajar, yakni gerakan nasional yang berawal dari pengalaman mengajar secara sukarela sejak 2017. Program ASN Mengajar dijalankan dan dipimpin Yudhi sejak 2022.

Gerakan ini mengajak ASN di berbagai wilayah Indonesia berperan dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat prasejahtera melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Kandidat DPD RI Awards Yudhi Hari Wibowo Foto: dok. Istimewa
ASN Mengajar menjalankan kegiatan pengajaran rutin, bantuan pendidikan, kelas minat dan bakat, kewirausahaan kreatif remaja, outing class, serta beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah.

Kini, gerakan ini berbadan hukum sebagai Yayasan Pendidikan Dewantara Muda dan memiliki jaringan di enam wilayah binaan, yaitu Tangerang Selatan, Banda Aceh, Samarinda, Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta Utara.

Oktober 10, 2026
Makna Angka 88 Mutasi dan Polisi Bersama Masyarakat Kapolri Suyudi: Tegak Lurus Presiden Prabowo

Makna Angka 88 Mutasi dan Polisi Bersama Masyarakat Kapolri Suyudi: Tegak Lurus Presiden Prabowo

Dalam pembacaan simbolik, 88 dapat dimaknai sebagai penegasan ganda atas arah 08: bahwa kepemimpinan Polri di bawah Suyudi hendak bergerak dalam garis pemerintahan Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok Polri)

JAKARTA – Pergantian kepemimpinan hampir selalu diikuti penataan organisasi. Namun, langkah pertama Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto setelah resmi menjabat Kapolri menarik dibaca lebih jauh. Hanya sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, Suyudi melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri melalui ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 70 personel memperoleh promosi atau jabatan baru, termasuk perubahan pada 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 Kapolda.

Secara administratif, Polri menjelaskan mutasi tersebut sebagai dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, sekaligus bagian dari percepatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Tetapi dalam politik pemerintahan, angka, momentum, dan keputusan personalia sering kali juga mengundang pembacaan simbolik.

Di sinilah angka 88 menjadi menarik. Prabowo sejak lama identik dengan sandi 08, sebuah kode yang melekat sejak perjalanan militernya dan terus dikenal hingga memasuki gelanggang politik nasional. Bahkan Prabowo sendiri pernah berkelakar mengenai kedekatan angka tersebut dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8.

Apakah 88 personel yang dimutasi Suyudi sengaja dipilih untuk mengirim pesan penghormatan kepada Prabowo? Tidak ada keterangan resmi Polri yang menyatakan demikian. Karena itu, menganggapnya sebagai fakta tentu terlalu jauh. Tetapi sebagai simbol politik, kebetulan tersebut sulit untuk tidak menarik perhatian: dua angka delapan berdiri berdampingan pada keputusan besar pertama Kapolri baru.

Dalam pembacaan simbolik, 88 dapat dimaknai sebagai penegasan ganda atas arah 08: bahwa kepemimpinan Polri di bawah Suyudi hendak bergerak dalam garis pemerintahan Presiden Prabowo. Bukan sekadar loyalitas personal seorang Kapolri kepada Presiden yang mengangkatnya, melainkan kesatuan arah antara kebijakan keamanan dengan agenda pemerintahan.

Loyalitas Bukan Sekadar Kepada Orang

Pembacaan tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka klasik The Philosophy of Loyalty dari Josiah Royce (1908). Bagi Royce, loyalitas bukan sekadar kepatuhan kepada seseorang. Loyalitas merupakan pengabdian yang sadar, praktis, dan konsisten kepada suatu cause atau tujuan yang dianggap lebih besar daripada kepentingan individual.

Dalam negara demokratis, loyalitas Kapolri kepada Presiden harus dibaca sebagai loyalitas institusional-konstitusional: Presiden memegang mandat pemerintahan, sementara Polri menjadi salah satu instrumen negara untuk memastikan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan menuju tujuan nasional.

Karena itu, bila hendak membaca loyalitas Suyudi kepada Prabowo, ukurannya bukan seberapa sering Kapolri menunjukkan kedekatan dengan Presiden. Ukurannya justru seberapa cepat arah kebijakan Presiden diterjemahkan menjadi keamanan dan pelayanan yang dirasakan rakyat.

Prabowo sejak pidato pelantikannya menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi kekuasaan. Ia menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam kebijakan pemerintahannya pun orientasi pemerataan dan manfaat pembangunan bagi rakyat kembali ditekankan.

Di titik itulah arah Suyudi dan Prabowo menemukan garis pertemuannya.

19 Kapolda dan Infrastruktur 100 Hari

Mutasi 88 personel juga tidak tepat dibaca semata sebagai pergantian nama. Yang lebih substantif adalah arsitektur komando yang sedang dibangun.

Pergantian 19 Kapolda berarti perubahan menyentuh hampir dua pertiga kepolisian daerah. Ini penting karena keberhasilan program Kapolri tidak ditentukan hanya oleh Mabes Polri. Wajah kepolisian yang sesungguhnya justru paling sering ditemui masyarakat di Polda, Polres, hingga Polsek.

Suyudi telah merancang program 100 hari dalam tiga tahapan: hari 1–30 untuk mengetahui kondisi aktual dan membangun baseline; hari 31–60 untuk menguji perbaikan; dan hari 61–100 untuk menunjukkan hasil sekaligus melakukan koreksi. Pada tahap awal, perhatian diarahkan antara lain pada penerimaan laporan masyarakat, respons layanan 110, tunggakan dan perkembangan perkara, pengaduan, perlindungan kelompok rentan, kesiapan Polres-Polsek, serta pemetaan kejahatan berdampak tinggi.

Dengan kerangka tersebut, pergantian Kapolda dapat dibaca sebagai upaya menyiapkan mesin pelaksana bagi agenda 100 hari. Sebuah program percepatan akan sulit berhasil apabila pucuk pimpinan menghendaki perubahan tetapi rantai komandonya tidak bergerak dengan kecepatan dan orientasi yang sama.

Artinya, mutasi besar ini menghadirkan ujian sekaligus. Jika setelah pergantian pejabat pelayanan publik membaik, respons kepolisian semakin cepat, penyelesaian perkara lebih pasti, ruang publik lebih aman dan keluhan masyarakat berkurang, mutasi itu memperoleh legitimasi melalui hasil. Sebaliknya, jika perubahan berhenti pada rotasi kursi, simbol 88 kehilangan maknanya.

Prabowo Berbicara Rakyat, Suyudi Menjawab dengan Polisi Bersama Masyarakat

Kesamaan paling menarik justru terlihat pada bahasa kepemimpinan keduanya.

Prabowo berkali-kali menempatkan rakyat sebagai tujuan penyelenggaraan kekuasaan. Dalam pidato pelantikannya, Presiden menegaskan bahwa pemimpin harus bekerja untuk rakyat dan kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Suyudi datang dengan bahasa yang senada: “Polisi Bersama Masyarakat.”

Dlam uji kelayakan dan kepatutan, ia menegaskan bahwa Polri yang kuat bukanlah Polri yang ditakuti, melainkan yang dipercaya; kewibawaan tidak lahir karena polisi menjaga jarak, tetapi karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan.

Ini lebih dari permainan slogan apabila diterjemahkan menjadi cara kerja.

Jika Prabowo menempatkan rakyat sebagai orientasi pemerintahan, Suyudi menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi kepolisian. Yang satu bekerja pada aras pemerintahan nasional, yang lain menerjemahkannya pada aras keamanan, hukum dan pelayanan publik.

Dari Sufmi Dasco Ahmad dan Politik yang Bernama Loyalitas

Karena itu, “Polisi Bersama Masyarakat” dapat menjadi jembatan antara agenda Presiden dan reformasi pelayanan kepolisian: negara tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan dari Jakarta, tetapi harus terasa ketika warga datang ke SPKT, menelepon 110, melaporkan tindak pidana, meminta perlindungan, atau membutuhkan polisi di tengah keadaan darurat.

Tegak Lurus yang Menemukan Pembuktian

Maka makna terpenting dari 88 mutasi bukanlah numerologinya.

Angka 88 boleh dibaca sebagai simbol menarik tentang “08” yang digandakan—sebuah penghormatan simbolik kepada Presiden Prabowo dan pesan mengenai kesatuan arah kepemimpinan. Tetapi simbol memperoleh bobot politik hanya ketika dibuktikan oleh tindakan.

Loyalitas Suyudi kepada Presiden justru akan menemukan bentuk tertingginya apabila ia berhasil menjalankan amanat pemerintahan melalui kepolisian yang semakin profesional, cepat, bersih, tegas dalam hukum, tetapi dekat dalam pelayanan.

Dalam perspektif Royce, loyalitas yang bernilai memang tidak berhenti kepada figur. Ia mengabdi kepada cause. Dalam konteks Indonesia, cause itu seharusnya jelas: kepentingan negara, hukum, dan terutama rakyat.

Karena itu, garis yang sedang dibangun Suyudi dapat dibaca dalam tiga lapis: tegak lurus secara konstitusional kepada Presiden, teguh secara institusional dalam menegakkan hukum, dan bergerak horizontal bersama rakyat.

Di sanalah angka 88 menemukan tafsir yang lebih substantif. Bukan sekadar dua angka delapan. Bukan pula sekadar 88 nama dalam surat telegram.

Tetapi sebuah pesan awal bahwa di bawah Presiden yang lekat dengan 08, Kapolri Suyudisedang membangun barisan yang diharapkan bergerak dalam satu arah: Presiden bekerja untuk rakyat, dan polisi hadir bersama masyarakat. (*)

Ditulis oleh: Choirul Anam, SE, SH, ME, Ak, PhD, CA, CFA, CIISA, CHRA, CSBA, CLA. Penulis adalah Peneliti Kebijakan publik Charles University, Praha.

Oktober 8, 2026
Kapolri baru dan harapan baru untuk Polri yang lebih dekat dengan masyarakat

Kapolri baru dan harapan baru untuk Polri yang lebih dekat dengan masyarakat

Pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 menjadi penanda dimulainya babak baru dalam perjalanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Suyudidipercaya menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan membawa semangat dan visi “Polri Bersama Masyarakat.”

Pergantian pucuk pimpinan Polri tidak semata-mata berbicara mengenai perubahan sosok, tetapi juga tentang harapan terhadap arah kepemimpinan dan pelayanan kepolisian ke depan.

Visi tersebut diharapkan mampu diwujudkan melalui pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, profesional dalam menjalankan tugas, humanis dalam bertindak, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman di tengah kehidupan masyarakat.

Bagi mereka yang telah mengenal Suyudi sejak lama, sosoknya bukanlah pribadi yang tiba-tiba hadir di panggung kepemimpinan nasional. Perjalanan kariernya telah berlangsung panjang, bahkan hubungan pertemanan telah terjalin sejak masa SMA.

Salah satu ruang yang mempertemukan kami saat itu adalah lapangan basket. Di sana, Suyudi dikenal sebagai sosok yang serius dan sportif ketika bertanding. Namun, di balik persaingan dalam permainan, ia tetap menikmati suasana layaknya anak muda pada umumnya—berkompetisi, bercanda dan membangun kebersamaan.

Ada satu hal yang selalu berkesan. Ketika pertandingan berakhir, persaingan pun selesai. Tidak ada persoalan yang dibawa keluar lapangan. Hubungan pertemanan tetap terjaga dan rasa saling menghormati tetap menjadi bagian penting dalam hubungan kami.

Pengalaman sederhana tersebut menjadi gambaran tentang sisi humanis Suyudi yang telah terlihat sejak masa muda. Ia dapat bersikap serius ketika menjalankan tanggung jawab, tetapi pada saat yang sama tetap mampu menghargai orang lain dan menjaga hubungan dengan lingkungan di sekitarnya.

Kini, nilai-nilai tersebut menghadapi ruang pengabdian yang jauh lebih besar. Dari lapangan basket semasa SMA hingga dipercaya memimpin institusi sebesar Polri, perjalanan itu menunjukkan perubahan tanggung jawab yang sangat signifikan.

Tantangan sebagai Kapolri tentu jauh berbeda dengan dinamika di lapangan olahraga. Namun, nilai sportivitas, kedisiplinan, sikap menghargai sesama, kemampuan membangun komunikasi dan menjaga hubungan tetap menjadi modal penting dalam kepemimpinan.

Di bawah kepemimpinan Suyudi, harapan masyarakat terhadap Polri pun semakin besar. Visi “Polri Bersama Masyarakat” diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar hadir dalam setiap pelayanan, penegakan hukum dan interaksi personel kepolisian dengan masyarakat.

Babak baru ini pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang memimpin Polri, tetapi tentang bagaimana institusi tersebut terus membangun kepercayaan publik. Polisi yang hadir, mendengar, melayani dan bekerja bersama masyarakat menjadi harapan agar Polri semakin dekat dengan rakyat serta mampu menjawab kebutuhan keamanan di tengah dinamika zaman.

Oktober 7, 2026
Brigjen Suhermanto Ditunjuk Jadi Dirtipidsiber Bareskrim, Berikut Jejaknya

Brigjen Suhermanto Ditunjuk Jadi Dirtipidsiber Bareskrim, Berikut Jejaknya

Konten ini dibuat oleh pengguna Kompasiana. Seluruh isi menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan resmi redaksi Kompas.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjuk Brigjen Pol. Suhermanto sebagai Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari mutasi dan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polri.

Sebelumnya, Suhermanto menjabat sebagai Direktur Intelijen pada Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pergantian jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10).

Dalam jabatan barunya, Suhermanto menggantikan Brigjen Pol. Adex Yudiswan yang mendapat promosi sebagai Wakapolda Metro Jaya.

Suhermanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2000. Selama lebih dari dua dekade mengabdi di Korps Bhayangkara, ia memiliki pengalaman panjang, terutama dalam bidang reserse dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Salah satu rekam jejaknya terlihat saat menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada periode 2016–2018. Dalam posisi tersebut, Suhermanto terlibat dalam pengungkapan sejumlah kasus narkotika berskala besar.

Pengalamannya di bidang pemberantasan narkoba berlanjut ketika dipercaya menduduki posisi Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dengan pangkat Kombes Pol. Pada masa itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua Tim (Katim) Satgas Escobar Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Berbekal pengalaman panjang di bidang penegakan hukum dan penanganan berbagai kasus kejahatan, Suhermanto kini dipercaya mengemban tugas baru di bidang tindak pidana siber. Jabatan tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah Polri dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi dan ruang digital.

Oktober 6, 2026
Perkuat Sinergi Lintas Negara, Delegasi Polda SulutKunjungi Konsulat Jenderal RI Di Davao City Filipina

Perkuat Sinergi Lintas Negara, Delegasi Polda SulutKunjungi Konsulat Jenderal RI Di Davao City Filipina

Upaya mempererat kerja sama dan koordinasi lintas negara demi menjaga keamanan wilayah perbatasan Sulawesi Utara diwujudkan secara nyata melalui kunjungan resmi Delegasi Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City, Filipina.

Kunjungan strategis ini berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (28–30 September 2026), dalam suasana yang akrab, terbuka, dan penuh semangat kolaborasi konstruktif.

Rombongan dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Sulut Kombes Pol. Amin Litarso, S.H., didampingi Dirpolairud Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., serta Direktur Reserse PPA dan PPO Kombes Pol. Nonie J. Sengkey, S.P., M.Si. Kedatangan mereka disambut hangat oleh jajaran KJRI Davao City dan Police Regional Office (PRO) 11 Davao Region. Momen pertukaran cenderamata menjadi simbol keharmonisan dan penghormatan antarlembaga yang semakin erat.

Dalam diskusi mendalam, kedua belah pihak menyepakati empat pilar kerja sama utama:

Penguatan koordinasi dan pertukaran informasi terkait keamanan wilayah perbatasan dan perairan;

Langkah sinergis menjaga keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Davao City dan sekitarnya;

Pencegahan serta penanganan bersama potensi gangguan keamanan lintas batas;

Regional Director PRO 11, PBGen Benigno L. Guzman, memberikan paparan komprehensif mengenai profil keamanan dan situasi kamtibmas di Davao Region.

Sementara itu, Dir Res PPA-PPO Polda Sulut, Kombes Pol. Nonie J. Sengkey, menyampaikan update terkini terkait modus operandi penyelundupan dan perdagangan orang (trafficking) di wilayah Sulawesi Utara dan Mindanao, sebagai dasar penyusunan strategi penindakan yang lebih efektif.

Irwasda Polda Sulut Kombes Pol. Amin Litarso menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sambutan luar biasa dari mitra kepolisian Filipina.

“Kami berharap kerja sama ini terus ditingkatkan demi keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama, Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa Polri berkomitmen melindungi warga negara dan menjaga kedaulatan melalui jalur diplomasi yang humanis,” ujarnya.

Pihak KJRI Davao City turut menyambut baik inisiatif Polda Sulut, menegaskan bahwa sinergitas antara penegak hukum Indonesia dan Filipina sangat krusial untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Kegiatan ditutup dengan pertukaran pandangan informal dan makan bersama, yang semakin mempererat tali persaudaraan antarlembaga. Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa keamanan tidak dapat dicapai secara unilateral, melainkan memerlukan kolaborasi tulus dari semua pihak, termasuk mitra di negara tetangga.

Semangat keterbukaan yang terjalin di Davao City kini menjadi pondasi kokoh menuju kawasan perbatasan Laut Sulawesi yang aman, damai, dan sejahtera.

Oktober 6, 2026
Polri Rilis Tagline Baru Polisi Bersama Masyarakat: Orientasi Rakyat

Polri Rilis Tagline Baru Polisi Bersama Masyarakat: Orientasi Rakyat

Jakarta – Polri memperkenalkan tagline baru bertajuk ‘Polisi Bersama Masyarakat‘. Slogan ini dihadirkan untuk memperkuat komitmen Korps Bhayangkara dalam melayani masyarakat secara lebih optimal.
Melalui tagline tersebut, Polri menegaskan akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menempatkan kepentingan publik sebagai poros utama pelaksanaan tugas kepolisian.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat‘ merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

“Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir melalui keterangannya, Senin (5/10/2026).

Isir menyebut, semangat tersebut beriringan dengan arah transformasi institusi yang sebelumnya dipaparkan Suyudi saat fit and proper test di DPR. Dia saat itu menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, peningkatan mutu layanan, hingga kedekatan anggota kepolisian dengan masyarakat.

“Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” ungkap Isir.

Lebih lanjut, Isir berharap implementasi tagline ini semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarajat. Hal itu diwujudkan lewat pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga gerak cepat menanggapi isu-isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Kini, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’ resmi digunakan sebagai identitas komunikasi Korps Bhayangkara yang akan disosialisasikan dan diinternalisasikan ke seluruh tingkatan jajaran Polri di tanah air.

Oktober 5, 2026
Gantikan Presisi, Polri Resmi Usung Slogan Baru ‘Polisi Bersama Masyarakat’

Gantikan Presisi, Polri Resmi Usung Slogan Baru ‘Polisi Bersama Masyarakat’

Jakarta – Polri memperkenalkan tagline baru bertajuk ‘Polisi Bersama Masyarakat‘. Slogan ini dihadirkan untuk memperkuat komitmen Korps Bhayangkara dalam melayani masyarakat secara lebih optimal.
Melalui tagline tersebut, Polri menegaskan akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menempatkan kepentingan publik sebagai poros utama pelaksanaan tugas kepolisian.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat‘ merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

“Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir melalui keterangannya, Senin (5/10/2026).

Isir menyebut, semangat tersebut beriringan dengan arah transformasi institusi yang sebelumnya dipaparkan Suyudi saat fit and proper test di DPR. Dia saat itu menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, peningkatan mutu layanan, hingga kedekatan anggota kepolisian dengan masyarakat.

“Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” ungkap Isir.

Lebih lanjut, Isir berharap implementasi tagline ini semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarajat. Hal itu diwujudkan lewat pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga gerak cepat menanggapi isu-isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Kini, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’ resmi digunakan sebagai identitas komunikasi Korps Bhayangkara yang akan disosialisasikan dan diinternalisasikan ke seluruh tingkatan jajaran Polri di tanah air.

Oktober 5, 2026
Polisi Bersama Masyarakat, Sebuah Komitmen Baru Polri Perkuat Pelayanan Publik

Polisi Bersama Masyarakat, Sebuah Komitmen Baru Polri Perkuat Pelayanan Publik

Jakarta – Polri memperkenalkan tagline baru bertajuk ‘Polisi Bersama Masyarakat‘. Slogan ini dihadirkan untuk memperkuat komitmen Korps Bhayangkara dalam melayani masyarakat secara lebih optimal.
Melalui tagline tersebut, Polri menegaskan akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menempatkan kepentingan publik sebagai poros utama pelaksanaan tugas kepolisian.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat‘ merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

“Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir melalui keterangannya, Senin (5/10/2026).

Isir menyebut, semangat tersebut beriringan dengan arah transformasi institusi yang sebelumnya dipaparkan Suyudi saat fit and proper test di DPR. Dia saat itu menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, peningkatan mutu layanan, hingga kedekatan anggota kepolisian dengan masyarakat.

“Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” ungkap Isir.

Lebih lanjut, Isir berharap implementasi tagline ini semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarajat. Hal itu diwujudkan lewat pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga gerak cepat menanggapi isu-isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Kini, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’ resmi digunakan sebagai identitas komunikasi Korps Bhayangkara yang akan disosialisasikan dan diinternalisasikan ke seluruh tingkatan jajaran Polri di tanah air.

Oktober 5, 2026
“Polisi Bersama Masyarakat“, Sebuah Komitmen Baru Polri Perkuat Pelayanan Publik Untuk Masyarakat

Tagline “Polisi Bersama Masyarakat“, Sebuah Komitmen Baru Polri Perkuat Pelayanan Publik Untuk Masyarakat

Jakarta – Polri memperkenalkan tagline baru bertajuk ‘Polisi Bersama Masyarakat‘. Slogan ini dihadirkan untuk memperkuat komitmen Korps Bhayangkara dalam melayani masyarakat secara lebih optimal.
Melalui tagline tersebut, Polri menegaskan akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menempatkan kepentingan publik sebagai poros utama pelaksanaan tugas kepolisian.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat‘ merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

“Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir melalui keterangannya, Senin (5/10/2026).

Isir menyebut, semangat tersebut beriringan dengan arah transformasi institusi yang sebelumnya dipaparkan Suyudi saat fit and proper test di DPR. Dia saat itu menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, peningkatan mutu layanan, hingga kedekatan anggota kepolisian dengan masyarakat.

“Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” ungkap Isir.

Lebih lanjut, Isir berharap implementasi tagline ini semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarajat. Hal itu diwujudkan lewat pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga gerak cepat menanggapi isu-isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Kini, tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’ resmi digunakan sebagai identitas komunikasi Korps Bhayangkara yang akan disosialisasikan dan diinternalisasikan ke seluruh tingkatan jajaran Polri di tanah air.

Oktober 5, 2026